Masalah defisit atau backlog perumahan masih berlangsung di Indonesia. Dalam mengakhiri masalah ini, pemerintah mulai berusaha mengakhirinya lewat program satu juta rumah. Tahun ini minimal ada tiga program yang disediakan pemerintah.
Ke-3 program itu, yakni program pembangunan perumahan berbasiskan komune, pembangunan perumahan rasio besar yang terpadu Kotaku, serta penyempurnaan pola perumahan untuk ASN/TNI/Polri serta generasi milenial.
Searah dengan hal itu, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid menjelaskan, ke-3 program favorit itu nanti akan terpadu dengan beberapa stakeholder perumahan hingga perolehan pembangunan perumahan dapat terwujud secara baik di lapangan.
“Ketiga program itu akan kami kerjakan serta integrasikan pada 2020 sebab keperluan rumah warga yang terus bertambah tiap tahunnya,” tutur Khalawi.
Program Pembangunan Perumahan Berbasiskan Komune.
Program ini ditujukan buat komune karier khusus serta tidak pernah memperoleh program bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah. Dalam realisasinya, program ini akan terpadu dengan program Pertolongan Insentif Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah serta pertolongan pembiayaan perumahan Credit Kepemilikan Rumah dengan pola Sarana Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).
Pola pembangunan perumahan berbasiskan komune adalah kerjasama Kementerian PUPR, pemda, pengembang lokal, serta perbankan.
Berdasar data yang masuk, saran pertolongan pembangunan rumah berbasiskan komune di beberapa wilayah semua Indonesia tahun 2020 yaitu sekitar 10.000 rumah. Suport yang diberi Kementerian Pekerjaan Biasa serta Perumahan Rakyat (PUPR) berbentuk fasilitasi pertolongan prasarana, fasilitas, serta utilitas (PSU) seperti jalan lingkungan.
Pembangunan perumahan rasio besar yang terpadu dengan Program Kota Tanpa ada Kotor (Kotaku)
Dalam soal ini, beberapa pengembang diinginkan bisa terjebak aktif melakukan pembangunan dengan Skema Tempat tinggal Sama. Ini mencakup rumah simpel, rumah menengah, serta rumah eksklusif.
“Kami melakukan bahasan mengenai pokok-pokok perkembangan dalam Koreksi Ketentuan Menteri PUPR mengenai Tempat tinggal Sama,”tekan Khalawi
Program yang ke-3 ialah KPR FLPP. Proses finalisasi pola penyediaan perumahan untuk Perangkat Sipil Negara (ASN) / TNI / Polri dan pola perumahan untuk generasi millenial.
Sekarang direncanakan ada 81 juta jiwa generasi milenial yang belum mempunyai rumah serta jadi pasar prospek perumahan. Generasi milenial adalah generasi yang lahir pada tahun 1980 sampai awal 2000-an. Sekarang banyaknya seputar 30 % dari keseluruhan masyarakat Indonesia serta direncanakan terus makin bertambah.
Berdasar hasil analisa Ditjen Penyediaan Perumahan, generasi milenial memprioritaskan rumah wajar huni bermutu berbentuk apartemen atau tempat tinggal sewa. Intinya di pusat kota yang terpadu dengan simpul transportasi biasa serta mempunyai keringanan dalam koneksi internet.
Khalawi menjelaskan, program rumah buat generasi milenial ini ditempatkan ke rumah vertikal atau rumah simpel bersubsidi. Ada tiga klaster milenial yang ditelaah. Klaster pertama ialah milenial pemula yang berumur 25-29 tahun, baru kerja atau masih cari pekerjaan, serta belum menikah. Klaster ke-2 ialah milenial bertumbuh yang berumur 30-35 tahun serta telah berkeluarga. Klaster ke-3 ialah milenial berumur di atas 35 tahun yang telah mempunyai pekerjaan masih serta perkembangan finansial.
“Klaster pertama akan disediakan rumah sewa vertikal yang dekat sama simpul transportasi. Klaster ke-2 berbentuk tempat tinggal type 36 dengan 2 kamar tidur. Sesaat klaster ke-3, silahkan beli sendiri sesuaikan dengan hasrat serta upahnya,” tutur Khalawi.
Baca Juga:
Menurut dia ada tanah negara yang dapat digunakan atau memakai tempat punya pemda. Untuk pembiayaan investasi lewat KPBU dapat lakukan pendekatan pembangunan dengan ide mixed-use di lokasi yang dekat sama simpul transportasi seperti stasiun serta terminal. Ini adalah kolaborasi BUMN dengan pemerintah jadi embrio aplikasi Transit Oriented Development (TOD) di Indonesia.
“Bangunan TOD itu ada juga yang bersubsidi tetapi banyaknya terbatas. Buat mereka yang ingin tinggal di TOD atau rumah bersubsidi bisa manfaatkan KPR bersubsidi dengan pola Sarana Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP),” terangnya.
Mengenai perkembangan Program Satu Juta Rumah sampai akhir 2019 sampai 1.257.852 unit. Sesaat keseluruhan perolehan pembangunan rumah sepanjang lima tahun mulai 2015 sampai 2019 sejumlah 4.800.170 unit rumah. Dari angka perolehan 2019 itu tertera pembangunan rumah untuk Warga Berpendapatan Rendah (MBR) banyaknya seputar 945.161 unit serta rumah untuk non MBR seputar 312.691 unit rumah.
