Pajak Atas Impor Inden, Lagu Lama Yang Tetap Aktual

Secara subtansial berdasarkan pemikiran penulis PMK 107 ini memuat perbedaan dengan kondisi sebelumnya dari sisi besarnya pungutan PPh 22 yang ditetapkan sebagai berikut:

Atas pemungutan oleh Direktorat Jenderal Bea dan cukai atas Impor dikenakan pemungutan:

  1. Barang tertentu sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam PMK 107 ini, yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Impor.
  2. Barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK ii sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Nilai Impor.
  3. Selain Barang Tertentu dan Barang Tertentu Lainnya, sebagaiman dimaksud pada 1 dan 2, yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API) sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% (setengah persen) dari Nilai Impor.
  4. Selain Barang Tertentu dan Barang Tertentu lainnya, sebagaimana dimaksud pada nomor 1dan nomor 2, yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API) sebesar 7,5% (tutuh setengah persen) dari nilai Ipor.
  5. Sedangkan Barang yang tidak Dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.
  6. Ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, mineral bukan logam, sesuai dengan uraian barang dan pos tarif/Harmonized system (HS) sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK ini,oleh eksportir kecuali dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjajian kerja sama pengusahaan pertambangan dan Kontrak Karya, sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang( PEB).

Impor Inden

Kondisi impor barang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri atau melalui Inden lewat importir lain. Pemajakan atas Impor inden (impor diatas namakan pada pemesan-indentor) merupakan bagian dari pemungutan pajak atas kegiatan impor yang pengaturan lebih lanjutnya berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dikuasakan kepada Menteri Keuangan (MK). Penguasaan kepada MK bertujuan agar dalam tataran pelaksanaan dapat dilakukan secara efektif juga tak mengganggu kelancaran produksi dan distribusi barang yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

Dalam kaitan dengan situasi ini MK telah menerbitkan berbagai peraturan untuk melaksanakan impor inden ini. Seperti Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-39/PJ 32/1990. KMK 539/KMK/04/1990 JO SE-39/PJ 32/1990. Sebagai peraturan walaupun sudah lama, tetap berrlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perpajakan No 36 tahun 2008.

Dalam peraturan yang dimaksud, impor inden adalah kegiatan memasukan barang dari luar daerah pabean (luar negeri) kedalam daerah pabean (Indonesia) yang dilakukan oleh importir untuk dan atas nama pemesan (indentor) karena indentor tidak mempunyai ijin impor. Dalam impor inden segala biaya impornya menjadi beban indentor dan sebagai balas jasanya importir akan memperoleh komisi (haldling fee) dari indentor.

Komisi Atau Handling Fee

Pengeluaran-pengeluaran atau semua biaya yang dikeluarkan untuk semua pengurusan kegiatan impor inden menjadi beban dan tanggung jawab indentor.

Untuk membayar ongkos capai indentor membayar jasa,importir mendapatkan komisi dari indentor. Jasa yang dibayar merupakan Objek pemotongan PPh 23 sebesar 2% (sebagai jasa perantara).

Importir perlu melaporkan handling fee dalamSPT Tahunannya dan mengkreditkan potongan PPh 23 dimaksud. Sebaliknya kalau indentor bukan badan pemotongan PPh 23, importir tetap harus melaporkan penghasilannya dalam SPT tahunannya.

Penutup  

PPh 22 atas Impor dan PPN atas Impor merupakan pajak yang sangat diperhatikan karena menjadikan pajak sebagai alat untuk pemasukan negara,mendapatkan pemasukan dari kegiatan impor (fungsi budgeter) dan pajak sebagai alat kontrol ekonomi secara makro (fungsi reguler) dengan adanya pajak atas impor ini, produsen dalam negeri dapat terlindungi karena harga barang impor akan terdongkrak naik sehingga barang-barang imporakan tinggi harganya melampaui barang produksilokal.

Namun, pemerintah khususnya DJP perlu terus  terus mengkaji aturan yang ada karena banyak kemungkinan yang terrjadi dalam kondisi keseharian, mungkin saja peraturan yang ada saat ini sudah kurang relevan dengan kenyataan dilapangan. Aspek-aspek ramah bisnis perlu menjadi perhatian yang utama dalam mengkaji kebijakan impor ini.

Sumber: Indonesian Tax Review

About the author: Abby

Related Posts

Leave a Reply